Menikmati Demokrasi

Kembali membaca tulisan lama...

Menikmati Demokrasi

(Anis Matta)

Setiap individu dalam masyarakat demokrasi sama dengan individu yang lain. Semua sama-sama bebas dalam berpikir, berekspresi, bertindak, dan memilih jalan hidup. Tidak boleh ada rasa takut, tidak boleh ada tekanan, terutama dari militer. Tidak boleh. Kebebasan hanya dibatasi oleh kebebasan yang sama.

Fungsi negara hanyalah memfasilitasi untuk hidup bersama secara damai. Negara bertugas melindungi setiap individu dan setiap entitas untuk hidup dengan cara mereka. Dasar yang digunakan negara dalam bekerja adalah kesepakatan bersama antarwarga negara, sesuatu yang kemudian kita sebut dengan konstitusi, undang-undang atau hukum.

Padanan demokrasi dalam ekonomi adalah tuntutan pasar bebas. Di sini harus ada jaminan kebebasan bagi lalu lintas barang, jasa, dan manusia (sebagai apapun, termasuk sebagai tenaga kerja), tanpa batas teroterial, regulasi, atau nilai. Semua pergerakan itu semata-mata tunduk pada hukum supply and demand. Semua bentuk barang atau jasa harus bisa diperdagangkan, selama ada permintaan pasar.

Maka, semua orang menikmati demokrasi. Para kapitalis menikmati demokrasi karena inilah payung politik yang ke semua sudut pasar potensial. Para buruh juga menikmati demokrasi karenai inilah payung politik yang memberikan perlindungan hak-hak dan kebeasan bekerja. Kelompok minoritas dalam semua bentuknya, termasuk minoritas nilai (atau yang secara kasar kita sebut menyimpang), juga menikmati demokrasi karena hak hidup mereka terlindungi di sini.

Dakwah juga menikmati demokrasi karena di sini para da’i menemukan kebebasan untuk bertemu dan berinteraksi secara terbuka dan langsung dengan semua objek dakwah. Otoritariarisme dan kediktatoran membut dakwah tidak bisa bernafas lega. Di sana tidak ada tempat bagi ekspresi yang lepas.

Tapi keikmatan ini ada harganya. Terutama bagi dakwah. Kita memang bebas berdakwah, tapi para pelaku kemungkaran juga bebas melakukan kemungkaran. Yang berlaku di sini bukan hukum benar-salah, tapi hukum legalitas. Sesuatu itu harus legal, walaupun salah. Dan sesuatu yang benar tapi tidak legal adalah salah. Begitulah aturan main demokrasi. Karena itu, masyarakat demokrasi cenderung bersifat eufimistis, longgar, dan tidak mengikat.

Yang kemudian harus kita lakukan adalah bagaimana mengintegrasikan kebenaran dengan legalitas. Bagaimana membuat sesuatu yang salah dalam pandangan agama menjadi tidak legal dalam pandangan hukum positif. Secara terbalik, itu pulalah yang dilakukan para pelaku kejahatan. Para mafia narkoba harus mencuci uangnya agar bisa menjadi hak milik yang legal.

Maka, penetrasi kekuasaan dalam negara demokrasi harus dilakukan degan urutan-urutan begini. Pertama, menangkanlah wacana publik agar opini publik berpihak kepada kita. Inilah kemenangan pertama yang mengawali kemenangan-kemenangan selanjutnya. Kedua, formulasikan wacana itu ke dalam draft hukum untuk dimenangkan dalam wacana legislasi melalui lembaga legislatif. Kemenangan legislasi ini menjadi legitimasi bagi negara untuk mengeksekusinya. Ketiga, astikan bahwa para eksekutif pemerintah melaksanakan dan menerapkan hukum tersebut.

Jadi, itulah tiga pusat kekuasaan dalam negara demokrasi : wacana publik, legislasi, dan eksekusi. Pengadilan itu lembaga netral. Signifikan tapi tidak menetukan proses pembentukan struktur kehidupan masyarakat.

Demikianlah dakwah harus bekerja di era demokrasi Ada kebebasan yang kita nikmati bersama. Tapi, juga tersedia ”cara tersendiri” untuk mematikan kemungkaran dan melakukan penetrasi kekuasaan. Anggaplah ini sebuah seni yang harus dikuasai para politisi dakwah.